Tupoksi

Tupoksi


Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Inspektorat memiliki Tugas dan Fungsi antara lain :

  1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.
  1. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menyelenggarakan fungsi :
  1. perencanaan dan penyusunan program di bidang pengawasan;
  2. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan;
  3. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat terdapat uraian tugas dari jabatan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat antara lain sebagai berikut :

       INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 93, Inspektur mempunyai fungsi:

  1. perencanaan dan penyusunan program di bidang pengawasan;
  2. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan;
  3. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

     SEKRETARIS

     Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat di bidang Kesekretariatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 95, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan urusan penyusunan perencanaan program pengawasan
  2. pengawasan pengelolaan urusan penyusunan evaluasi dan pelaporan
  3. pengelolaan urusan administrasi dan umum
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Sekretaris, membawahi:

  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengawasan dan kegiatan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

  1. menghimpun dan menyusun data perencanaan kegiatan dan data hasil pengawasan;
  2. menyusun dan mengusulkan perencanaan program kegiatan dengan pihak yang berkepentingan (Stake Holder) dan instansi terkait;
  3. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan,evaluasi dan pelaporan.
  4. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan kegiatan;
  5. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, laporan hasil pengawasan dan tindaklanjutnya;
  7. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
  8. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  9. menyiapkan laporan;
  10. menyusun statistik hasil pengawasan;
  11. memberikan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas mengelola dan melaporkan tugas dalam urusan administrasi dan umum.

Rincian tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, melaksanakan  urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat-rapat;
  2. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  3. memberikan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bagian administrasi dan umum, berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

       INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, DAN III

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten meliputi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dan/ atau pekon, sesuai dengan program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padapasal 100, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III mempunyai fungsi:

  1. penyusunan dan perumusan konsep kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  2. penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
  3. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan, pelaksanaan tindaklanjut  hasil pemeriksaan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan meliputi wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II,III;
  4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

       JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional pada Inspektorat terdiri atas :

  1. Pengawas Pemerintahan;
  2. Auditor.

 

         Pengawasan Pemerintah

Tugas Pengawas Pemerintahan  adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu.

 

         Auditor

Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.Auditor yang melaksanakan tugas pokok, harus mendapat surat penugasan dari dan bertanggungjawab kepada Inspektur; Dalam melaksanakan audit dan pengawasan, Auditor berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

  1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
  2. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya
  3. yang terkait dengan penugasan;
  4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  5. Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi, dan
  6. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

 

    Jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terdiri atas :

    Auditor Terampil, terdiri dari :

  1. Auditor Terampil Pelaksana
  2. Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan
  3. Auditor Penyelia

   Auditor Ahli, terdiri dari :

  1. Auditor Pertama;
  2. Auditor Muda;
  3. Auditor Madya; dan
  4. Auditor Utama.

 

  • Share on :

Berita Populer